BuserFakta.net – Jakarta
Pernyataan Jusuf Kalla yang menyarankan pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan karena dianggap membebani APBN perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih utuh. Kata Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Selasa, (10/3/2026).
Menurut Bin Bin Firman Tresnadi Kritik terhadap kebijakan publik tentu sah, dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Namun kritik yang tidak disertai pemahaman atas arah strategis pembangunan justru berisiko menimbulkan kesan keliru di tengah publik.
“Sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—mulai dari Program makan bergizi gratis, Penguatan koperasi desa, hingga berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional—dipersepsikan sebagai beban fiskal yang berpotensi memperbesar defisit APBN. Cara pandang semacam ini terlalu menyederhanakan fungsi APBN hanya sebagai neraca pengeluaran negara,” Papar Bin Bin Firman Tresnadi.
“Dalam ekonomi pembangunan modern, Belanja negara bukan semata-mata beban, melainkan instrumen investasi sosial dan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, Tidak dapat dilihat hanya dari sisi pengeluaran tahunan.
Program ini adalah investasi pada kualitas Sumber Daya Manusia, upaya sistematis menekan stunting, serta langkah strategis membangun generasi produktif yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan,” terangnya.
Demikian pula penguatan Koperasi Desa dan Ekonomi rakyat. Dalam kerangka pembangunan nasional, Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan Basis produksi dan Distribusi ekonomi. Ketika desa diperkuat melalui koperasi dan sistem ekonomi lokal, yang sedang dibangun sesungguhnya adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional.
“Di sinilah kritik yang terlalu cepat menyimpulkan, Bahwa program-program tersebut sebagai beban fiskal menjadi tidak tepat. APBN memang harus dikelola secara disiplin, tetapi disiplin fiskal tidak boleh dimaknai sebagai pengetatan yang menghambat investasi sosial jangka panjang,” ujar Bin Bin Firman Tresnadi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri berulang kali menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari stabilitas anggarannya, Tetapi juga dari kemampuannya melindungi rakyat dan membangun masa depan generasi berikutnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan Bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Karena itu, Kebijakan fiskal yang ekspansif pada sektor-sektor strategis tidak otomatis identik dengan pemborosan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana belanja negara diarahkan untuk menghasilkan dampak struktural: memperkuat produksi domestik, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal,” ungkapnya.
“Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tekanan terhadap APBN tidak semata-mata berasal dari kebijakan domestik. Gejolak harga energi global, konflik geopolitik, serta dinamika ekonomi dunia merupakan faktor eksternal yang selalu memengaruhi stabilitas fiskal negara mana pun,” terang Bin Bin Firman Tresnadi.
“Di tengah situasi global yang tidak pasti, yang dibutuhkan justru adalah konsolidasi nasional untuk mendukung agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Kritik tetap penting, tetapi kritik yang konstruktif seharusnya memberikan perspektif solusi dan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah negara sedang berjalan menuju krisis,” tambahnya.
Sebagai bangsa, Kita membutuhkan perdebatan kebijakan yang sehat. Namun perdebatan itu seharusnya memperkuat arah pembangunan, Bukan menciptakan kegaduhan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi nasional.
“Pembangunan adalah Proses panjang yang membutuhkan Kesabaran, Konsistensi, dan dukungan bersama. Yang diperlukan saat ini bukanlah sikap memancing di air keruh, melainkan kontribusi pemikiran yang jernih demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” tegas Bin Bin Firman Tresnadi.
“Kritik tentu sah, Tetapi kritik yang dibangun di atas framing krisis tanpa konteks pembangunan justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda transformasi ekonomi nasional,” ujar Bin Bin Firman Tresnadi.
“Jika benar ingin membantu negara, Kritik seharusnya diberikan dalam kerangka solusi strategis—bukan sekadar komentar yang memberi amunisi bagi mereka yang sejak awal tidak pernah menginginkan pemerintahan ini berhasil,” tegas Bin Bin Firman Tresnadi.
“Karena pada akhirnya, Bangsa ini membutuhkan kerja bersama, Bukan elite yang memancing di air keruh dan membokong dari belakang,” Pungkas Bin Bin Firman Tresnadi.
Reporter : Edo
BuserFakta net – Jakarta
Pernyataan Jusuf Kalla yang menyarankan pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan karena dianggap membebani APBN perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih utuh. Kata Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Selasa, (10/3/2026).
Menurut Bin Bin Firman Tresnadi Kritik terhadap kebijakan publik tentu sah, dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Namun kritik yang tidak disertai pemahaman atas arah strategis pembangunan justru berisiko menimbulkan kesan keliru di tengah publik.
“Sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—mulai dari Program makan bergizi gratis, Penguatan koperasi desa, hingga berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional—dipersepsikan sebagai beban fiskal yang berpotensi memperbesar defisit APBN. Cara pandang semacam ini terlalu menyederhanakan fungsi APBN hanya sebagai neraca pengeluaran negara,” Papar Bin Bin Firman Tresnadi.
“Dalam ekonomi pembangunan modern, Belanja negara bukan semata-mata beban, melainkan instrumen investasi sosial dan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, Tidak dapat dilihat hanya dari sisi pengeluaran tahunan.
Program ini adalah investasi pada kualitas Sumber Daya Manusia, upaya sistematis menekan stunting, serta langkah strategis membangun generasi produktif yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan,” terangnya.
Demikian pula penguatan Koperasi Desa dan Ekonomi rakyat. Dalam kerangka pembangunan nasional, Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan Basis produksi dan Distribusi ekonomi. Ketika desa diperkuat melalui koperasi dan sistem ekonomi lokal, yang sedang dibangun sesungguhnya adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional.
“Di sinilah kritik yang terlalu cepat menyimpulkan, Bahwa program-program tersebut sebagai beban fiskal menjadi tidak tepat. APBN memang harus dikelola secara disiplin, tetapi disiplin fiskal tidak boleh dimaknai sebagai pengetatan yang menghambat investasi sosial jangka panjang,” ujar Bin Bin Firman Tresnadi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri berulang kali menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari stabilitas anggarannya, Tetapi juga dari kemampuannya melindungi rakyat dan membangun masa depan generasi berikutnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan Bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Karena itu, Kebijakan fiskal yang ekspansif pada sektor-sektor strategis tidak otomatis identik dengan pemborosan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana belanja negara diarahkan untuk menghasilkan dampak struktural: memperkuat produksi domestik, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal,” ungkapnya.
“Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tekanan terhadap APBN tidak semata-mata berasal dari kebijakan domestik. Gejolak harga energi global, konflik geopolitik, serta dinamika ekonomi dunia merupakan faktor eksternal yang selalu memengaruhi stabilitas fiskal negara mana pun,” terang Bin Bin Firman Tresnadi.
“Di tengah situasi global yang tidak pasti, yang dibutuhkan justru adalah konsolidasi nasional untuk mendukung agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Kritik tetap penting, tetapi kritik yang konstruktif seharusnya memberikan perspektif solusi dan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah negara sedang berjalan menuju krisis,” tambahnya.
Sebagai bangsa, Kita membutuhkan perdebatan kebijakan yang sehat. Namun perdebatan itu seharusnya memperkuat arah pembangunan, Bukan menciptakan kegaduhan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi nasional.
“Pembangunan adalah Proses panjang yang membutuhkan Kesabaran, Konsistensi, dan dukungan bersama. Yang diperlukan saat ini bukanlah sikap memancing di air keruh, melainkan kontribusi pemikiran yang jernih demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” tegas Bin Bin Firman Tresnadi.
“Kritik tentu sah, Tetapi kritik yang dibangun di atas framing krisis tanpa konteks pembangunan justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda transformasi ekonomi nasional,” ujar Bin Bin Firman Tresnadi.
“Jika benar ingin membantu negara, Kritik seharusnya diberikan dalam kerangka solusi strategis—bukan sekadar komentar yang memberi amunisi bagi mereka yang sejak awal tidak pernah menginginkan pemerintahan ini berhasil,” tegas Bin Bin Firman Tresnadi.
“Karena pada akhirnya, Bangsa ini membutuhkan kerja bersama, Bukan elite yang memancing di air keruh dan membokong dari belakang,” Pungkas Bin Bin Firman Tresnadi.
Reporter : Edo
