Buser Fakta.net – Pandeglang
Ramainya pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian menu Dapur MBG Yayasan Al-Kautsar yang beralamat di Desa Angsana, Kabupaten Pandeglang, justru direspons dengan pernyataan yang menuai tanda tanya dari berbagai pihak, termasuk insan pers dan lembaga investigasi.
Saat dimintai keterangan oleh awak media, Camat Angsana, Acep Jumhani, melalui pesan WhatsApp terkesan melepaskan tanggung jawab dan menyatakan ketidaktahuannya terkait operasional hingga aturan di dalam program MBG.
“Ada apa dengan MBG, dapur MBG mandiri semua bukan milik negara. Saya tidak tahu tentang aturan di dalam MBG. Karena MBG milik Asta Cita pusat langsung naungan BP Presiden RI. Untuk di kalangan Muspika, Satgas MBG langsung TNI/Koramil. Tanya ke pihak Danramil/Babinsa atau langsung ke pihak manajemen dapur,” tulis Acep Jumhani.
Camat juga menegaskan bahwa dalam struktur MBG sudah terdapat berbagai unsur pengawasan, mulai dari Badan Pengawas, SPPI, SPPG, mitra dapur hingga ahli gizi, sehingga menurutnya persoalan tersebut bukan ranah Muspika.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai anggaran yang membiayai Dapur MBG Yayasan Al-Kautsar, Camat Angsana kembali menjawab tidak mengetahui.
Pernyataan tersebut justru memantik reaksi keras dari kalangan pengawas dan insan pers. Terlebih, hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Yayasan Al-Kautsar memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi apa pun terkait dugaan menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.
Sikap saling lempar tanggung jawab ini menjadi sorotan Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) bersama Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Kabupaten Pandeglang.
Umaedi, Ketua LIN DPC Pandeglang, menilai pernyataan Camat Angsana sangat janggal.
“Ini seolah-olah pura-pura tidak tahu. Padahal dapur MBG itu berada di wilayah Kecamatan Angsana. Mustahil seorang camat tidak mengetahui atau setidaknya tidak melakukan pengawasan,” tegas Umaedi.
Senada dengan itu, Raeynold Kurniawan, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, menilai sikap Camat Angsana dan bungkamnya pihak SPPG mencerminkan tidak adanya transparansi kepada publik.
“Kalau semua pihak saling melempar, lalu siapa yang bertanggung jawab? Program ini menyangkut hajat masyarakat, bukan urusan internal yang bisa ditutup-tutupi. Kami mendesak adanya klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh,” ujar Raeynold.
GWI dan LIN menyatakan akan terus mengawal dan mendalami dugaan ini, termasuk menelusuri alur anggaran, standar menu MBG, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan administrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola Dapur MBG Yayasan Al-Kautsar maupun instansi terkait lainnya.”
(Team/red)
