BuserFakta.net – Depok Jabar
SPBU 34,16917 tapos kecamatan tapos kota depok kembali jadi sorotan. SPBU ini diduga kuat bekerja sama dengan mafia BBM untuk mengomersialkan dan menyelewengkan BBM bersubsidi. Dugaan praktik tersebut dinilai sudah beberapa kali di konfirmasi awak media, tanpa ada tindakan tegas dari aparat maupun Pertamina.
Padahal, Polri dan BPH Migas seharusnya menjaga ketat distribusi BBM bersubsidi dan menjatuhkan sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melanggar. Namun, SPBU yang sebelumnya pernah ditegur justru diduga makin lihai menjalankan modus penyelewengan.
Minggu 18/1/2026. Berdasarkan pantauan media buserkriminalitas.com, setiap sore tampak sejumlah mobil roda empat hingga motor thunder mengisi BBM berulang kali di SPBU tersebut. Aktivitas itu diduga merupakan bagian dari praktik pengumpulan BBM subsidi untuk kemudian disalurkan di perjual belikan demi kepentingan pribadi.
Para pelaku yang diduga melibatkan operator SPBU 34,16917,tapos kecamatan tapos kota depok jawabarat, memakai sejumlah modus, di antaranya:Pembelian berulang kali menggunakan gonta ganti plat roda empat mobil espase.Kendaraan dimodifikasi tangki untuk memindahkan BBM dari tangki mobil ke jerigen menggunakan pompa.
Salah satu pelaku yang mengaku sebagai mafia BBM yang tak mau di sebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihak SPBU menerima keuntungan tambahan dari setiap pengisian beberapa kali balik pengisian
Pada Saat dikonfirmasi, awak media pengawas SPBU 34,16917, iyan & Handoko membenarkan adanya kegiatan penyelewengan bbm bersubsidi jenis pertalite,
Hingga kini, SPBU tersebut belum pernah tersentuh proses hukum, meski beberapa mafia BBM bersubsidi jenis pertalite di wilayah tapos kecamatan tapos kota depok jawa barat itu sudah pernah di konfirmasi awak media tetapi masih saja menyelewengkan bbm bersubsidi jenis pertalite ke mafia bbm bersubsidi jenis pertalite, ,
Mafia BBM Subsidi merujuk pada sindikat atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan, penyelewengan, dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (seperti Pertalite dan Biosolar) untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, merugikan masyarakat berhak dan anggaran negara, melibatkan oknum di berbagai tingkat termasuk distribusi dan pengelola SPBU, dengan modus operandi seperti pemalsuan dokumen atau pengoplosan, yang merupakan tindak pidana serius menurut UU Migas.
Modus Operandi Mafia BBM Subsidi:
Penyalahgunaan Peruntukan: Mengambil BBM subsidi yang seharusnya untuk kelompok tertentu (nelayan, petani, transportasi umum) untuk dijual ke industri atau konsumen umum yang tidak berhak.
Penimbunan: Menimbun BBM subsidi untuk menciptakan kelangkaan, lalu menjualnya dengan harga lebih mahal.
Pemalsuan Dokumen/Barcode: Menggunakan barcode palsu untuk memanipulasi kuota dan penjualan, seperti yang terjadi di Jombang.
Keterlibatan Oknum: Diduga melibatkan oknum pegawai Pertamina atau aparat terkait untuk memuluskan aksi mereka.
Dampak Negatif:
Kelangkaan: Warga dan industri kecil kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Kerugian Negara: Menggerogoti anggaran subsidi karena BBM tidak sampai ke target penerima.
Ketidakadilan: Merugikan masyarakat yang berhak dan seharusnya mendapatkan harga terjangkau.
Penindakan Hukum:
Penyalahgunaan BBM subsidi adalah tindak pidana berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (Pasal 53-58).
Ancaman hukumannya berat, bisa pidana penjara dan denda yang sangat tinggi.
Pihak Terlibat:
Pelaku lapangan (operator SPBU, distributor).
Sindikat yang terorganisir.
Diduga melibatkan oknum di berbagai level.
(Red)
