Perencanaan Asal Asalan Proyek Puskesmas Poncokusumo 6 M Usai Dibangun Mangkrak, Publik Desak Audit Hukum & Pertanggungjawaban

BuserFakta.news – Kab.Malang
Proyek pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Poncokusumo yang berada dibawah Satuan Kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang
Yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 miliar menuai kecaman keras

Meski pembangunan fisik telah tuntas, bangunan tersebut tak kunjung bisa dioperasikan dan terbengkalai
Temuan di lapangan mengindikasikan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang serta kelalaian fatal dalam tahap perencanaan, yang berujung pada kerugian keuangan daerah dan pengabaian hak masyarakat.

Jalan Sumawe – Turen Licin Berlendir Akibat Tumpahan Air Ikan : Penyiraman Saja Tidak Cukup Menjamin Keselamatan Pengendara

Bersama Pengurus Tongkrongan GG Paris, Jaga Keamanan dan Kekondusifan Wilayah Kalibaru

Fakta yang dihimpun BuserFakta.news menunjukkan lokasi bangunan diduga menempati kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sekaligus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan, antara lain UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Serta aturan turunan Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang secara tegas melarang perubahan fungsi lahan produktif tanpa izin resmi

Lebih mencengangkan, proyek ini dikabarkan belum mengantongi persetujuan tertulis maupun tanda tangan resmi Bupati Malang terkait penggunaan lahan.

Polemik tak berhenti di situ. Areal pembangunan juga diduga mencaplok sebagian tanah dan hunian warga, yang merugikan hak milik sekaligus menghambat proses administrasi pertanahan seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Lemahnya pengawasan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang turut disorot tajam. Lembaga ini dinilai sengaja membiarkan pelanggaran terjadi dan menutup mata terhadap kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), padahal pemberian pertimbangan teknis adalah tugas pokok mereka.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pembangunan di atas kawasan LSD maupun LP2B memiliki konsekuensi tegas: segala izin yang diterbitkan dinyatakan batal demi hukum

Pelanggar wajib memulihkan fungsi lahan seperti semula atau menyediakan lahan sawah pengganti minimal tiga kali lipat luas lahan yang dialihfungsikan

Selain itu, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar bagi perseorangan. Sanksi pidana juga menjerat pejabat berwenang yang dengan sengaja menerbitkan izin atau membiarkan pelanggaran terjadi.

Kondisi mangkraknya bangunan senilai miliaran rupiah ini dianggap sebagai bukti nyata perencanaan yang asal-asalan sekaligus bentuk pemborosan uang rakyat

Masyarakat dan berbagai elemen mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta seluruh pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban secara utuh

Tak sekadar pemeriksaan administrasi, publik meminta aparat penegak hukum melakukan audit investigasi menyeluruh guna menelusuri dugaan pelanggaran pidana yang mungkin terjadi.

Uang ini adalah hasil keringat dan air mata rakyat melalui pajak. Jangan sampai pejabat yang berwenang justru menari di atas penderitaan masyarakat dengan melanggar aturan yang mereka buat sendiri,”Tegas salah satu perwakilan warga.

Hingga berita ini ditayangkan, BuserFakta.news belum menerima tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers

(Tim/Red)

Jalan Sumawe – Turen Licin Berlendir Akibat Tumpahan Air Ikan : Penyiraman Saja Tidak Cukup Menjamin Keselamatan Pengendara

by Pimred BFN

November 5, 2026

BuserFakta.News - Kab MALANG Ruas Jalan Raya Sumawe menuju Turen, Kabupaten Malang, kembali menjadi sorotan masyarakat akibat kondisi permukaan jalan sering licin berlendir disertai bau amis menyengat. Keluhan warga mengarah pada diduganya ceceran air ikan dari kendaraan pengangkut yang melintas dari arah Sendang Biru, Kamis (05/11/2026). Kondisi licin tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan pengendara roda dua maupun roda empat, tetapi juga diduga berulang kali menjadi pemicu kejadian kecelakaan di ruas tersebut Pengguna jalan harus melaju sangat hati‑ hati terutama pada jam pagi dan sore hari, ketika sisa lendir serta minyak dari air ikan masih menempel di permukaan aspal sebelum mengering sempurna. Warga yang berdomisili di pinggir jalan juga merasa terganggu dengan bau amis yang tertinggal ber hari ‑hari. Saat dikonfirmasi awak media Buser Fakta News, seorang pengusaha ikan mengakui menerima keluhan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti. “Siap, mas, akan saya sampaikan. Sebenarnya sudah ada bagian yang menyiram jalan,” ucapnya. Namun upaya penyiraman yang selama ini dilakukan dinilai belum menyentuh akar masalah. Warga mempertanyakan efektivitas hanya penyiraman air biasa untuk menghilangkan lapisan lendir dan minyak ikan yang menempel kuat pada aspal serta menghilangkan bau amis secara menyeluruh. Apabila hanya dilakukan setelah terjadi ceceran, risiko licindan kecelakaan tetap akan terulang kembali Masyarakat mendesak pihak pengusaha ikan terkait bersama Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup serta instansi terkait lainnya untuk berkoordinasi menemukan solusi  berkelanjutan Langkah utama yang diharapkan adalah pencegahan ceceran air ikan sejak awal perjalanan dengan memastikan kendaraan pengangkut memiliki tutup dan bak yang tidak bocor, bukan hanya pembersihan setelah kerusakan  terjadi Dengan demikian keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan ruas Sumawe‑Turen dapat terjaga secara berkelanjutan tanpa harus terus‑menerus menunggu kejadian kecelakaan terulang. Media BuserFakta.News masih...