Buser Fakta.net – Kab Malang
Relasi politik antara Fraksi PDIP dan Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Malang menegang. Pemicunya adalah dugaan pemalsuan dokumen perizinan perjalanan dinas Wakil Bupati Lathifah Shohib ke Wakil Presiden Gibran pada 27 April 2026.
Wakil Ketua Fraksi PDIP, Achmad Zulham Mubarrok, menyatakan pihaknya tengah merampungkan draf permohonan hak interpelasi. Surat tersebut akan diajukan ke Sekretariat DPRD (Sekwan) untuk meminta penjelasan resmi dari Wabup Lathifah dan tiga pimpinan OPD yang ikut dalam kunjungan itu.
PDIP menaruh curiga terhadap keabsahan surat izin Bupati Sanusi yang dipakai sebagai dasar perjalanan dinas Wabup. Ada dugaan surat tersebut dipalsukan atau hasil pindaian agar kunjungan ke Wapres terkesan legal.
Konsep surat permohonan interpelasi sedang kami finalisasi. Kemungkinan kami masukkan ke Sekwan hari Senin, 3 Mei 2026,” kata Zulham saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026)
DPRD Diprediksi Memanas Pekan ini, atmosfer Gedung DPRD Kabupaten Malang diperkirakan memanas. Gesekan dua fraksi besar, PDIP dengan 13 anggota dan PKB dengan 11 anggota, sulit dihindari
Pangkal persoalan adalah desakan PDIP membongkar dugaan rekayasa surat izin Bupati Sanusi. Dokumen itu diduga digunakan untuk memuluskan agenda dinas Wabup Lathifah Shohib bersama tiga kepala dinas menemui Wapres Gibran, 27 April lalu.
Lewat hak interpelasi, PDIP ingin meminta keterangan langsung kepada Wabup Lathifah dan tiga kepala dinas yang turut serta.
PKB Tegaskan Siap Bela Wabup* Langkah interpelasi PDIP berpotensi berdampak luas. Pasalnya, Wabup Lathifah dikenal sebagai kerabat dekat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Jika interpelasi bergulir, Wabup Lathifah harus memberikan klarifikasi di hadapan seluruh anggota dewan. Merespons manuver PDIP,
Fraksi PKB menyatakan sikap. Dengan kekuatan 11 kursi, mereka siap memberikan pembelaan penuh kepada Wabup. Tentu kami akan melakukan pembelaan untuk Bu Lathifah,” ucap salah satu anggota Fraksi PKB dua periode yang meminta identitasnya dirahasiakan.
(Red)
