BuserFakta.net – PANGKALPINANG
Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium di Bangka Belitung kian memanas. Di tengah gelombang penolakan terhadap rencana survei tapak di Pulau Gelasa, muncul tawaran alternatif dari Bangka Utara. Senin (16/2/2026).
Dr Ahmad Nahwani ST MT, yang akrab disapa Bang Iwan salah satu Wong Belinyu juga Tokoh Forkoda Bangka Utara secara terbuka mempersilakan pemerintah pusat dan perusahaan untuk mengalihkan survei ke wilayah Mantung.
Rencana pembangunan PLTN oleh PT Thorcon Power Indonesia saat ini masih berada pada tahap survei tapak.
Namun, meski baru sebatas penjajakan awal, wacana tersebut telah memantik pro dan kontra di tengah masyarakat.
Perdebatan semakin terbuka setelah digelarnya diskusi publik bertajuk *Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta* di Aston Emidary Bangka Hotel beberapa waktu lalu.
Forum itu menghadirkan berbagai pandangan, mulai dari kalangan akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum.
Ketua Umum Fokus Babel, Ir M Natsir, dalam forum tersebut mengungkapkan kegelisahannya.
Ia menilai mayoritas peserta belum benar-benar memahami konsep PLTN thorium, mulai dari proses reaksi nuklir, kandungan unsur dalam siklus bahan bakar, hingga regulasi yang mengatur keselamatannya.
“Banyak yang belum dibekali data dan fakta. Kita ribut duluan sebelum memahami substansinya,” ujar Natsir.
Ia mengibaratkan polemik yang berkembang sebagai “jauh panggang dari api”, perdebatan yang meluas sebelum fondasi pengetahuan publik benar-benar kuat.
Sorotan juga datang dari tingkat nasional. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, sempat mempertanyakan rekam jejak Thorcon di Amerika Serikat.
Ia menyinggung bahwa perusahaan tersebut dinilai belum memiliki proyek PLTN komersial yang beroperasi penuh di negara asalnya.
Pernyataan itu menambah daftar keraguan sebagian kalangan terhadap kesiapan teknologi yang ditawarkan.
Namun di tengah skeptisisme tersebut, Dr Ahmad Nahwani ST MT justru mengambil posisi berbeda. Ia menyatakan, apabila Pulau Gelasa terus menuai resistensi, maka Mantung maupun pulau-pulau kecil di Bangka Utara dapat dipertimbangkan sebagai alternatif lokasi survei.
“Kalau orang Bapeten atau Thorcon pusing ditolak di Pulau Gelasa, bagaimana kalau kami tawarkan silakan survei di Mantung,” kata Iwan saat diwawancarai Jejaring Media KBO Babel.
Ia mengingatkan bahwa Mantung memiliki sejarah panjang sebagai kawasan pembangkit energi, yakni lokasi PLTUG yang pernah menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadi modal sosial dan historis yang tidak dimiliki wilayah lain.
“Mantung itu bukan wilayah kosong dalam sejarah energi Bangka. Dulu PLTUG Mantung, sekarang kito usulkan jadi PLTN Mantung?” ujarnya retoris.
Dalam pandangannya, polemik PLTN tidak boleh berhenti pada ketakutan semata. Ia menegaskan bahwa selama negara melalui regulator seperti BAPETEN memastikan standar keselamatan dan regulasi dipenuhi, maka ruang dialog harus tetap terbuka.
Iwan juga menyinggung perbandingan teknologi. Ia menyebut bahwa beberapa negara seperti Tiongkok melalui perusahaan Norinco kontraktor militer CNCC telah mengembangkan reaktor dengan biaya relatif lebih rendah dan diklaim aman.
Meski demikian, ia tidak secara eksplisit menolak Thorcon. Ia justru mendorong transparansi data dan kajian ilmiah terbuka agar masyarakat dapat menilai secara objektif.
Menurutnya, apabila PLTN thorium benar-benar dibangun di Mantung dan menjadi yang pertama di Indonesia, maka kawasan tersebut berpotensi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Dampaknya bukan hanya pada sektor energi, tetapi juga percepatan pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan status wilayah Bangka Utara.
“Kalau itu terjadi, malu negara ini kalau Bangka Utara tidak jadi kabupaten,” katanya.
Pernyataan tersebut memantik diskursus baru. Jika sebelumnya perdebatan berfokus pada penolakan dan kekhawatiran, kini muncul narasi tandingan yang menawarkan diri sebagai tuan rumah proyek strategis nasional.
Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: sejauh mana kesiapan teknologi, regulasi, dan penerimaan sosial masyarakat? PLTN bukan proyek biasa.
Ia menyangkut isu keselamatan jangka panjang, pengelolaan limbah radioaktif, mitigasi risiko bencana, serta keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Transisi menuju energi rendah karbon menjadi agenda global. Thorium sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih aman dibanding uranium konvensional karena karakteristik reaktornya yang berbeda.
Bagi masyarakat Bangka Belitung, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan kecil, jaminan keselamatan serta keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, setiap rencana akan selalu berhadapan dengan resistensi.
Menutup pernyataannya, Iwan mengajak masyarakat untuk bersikap bijak.
“Kito sama-sama mintak izin kek leluhur dan generasi yang akan datang di utara Bangka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa polemik PLTN di Bangka Belitung bukan sekadar persoalan teknologi dan investasi, melainkan juga menyentuh aspek sejarah, identitas, dan masa depan wilayah.
Gelasa mungkin menolak, tetapi Mantung kini membuka opsi. Tinggal bagaimana negara menjawabnya dengan data, kajian ilmiah, dan keberanian politik.
(KBO Babel)
